Memperbaiki Garuda dari Turbulensi Utang

Kerugian Garuda Indonesia terus menjadi sorotan publik dan analis industri penerbangan. Maskapai nasional ini menghadapi beban utang yang sangat besar, sementara anak usaha sehat seperti Citilink dan GMF AeroAsia ikut terpengaruh.

Meski jumlah utang terlihat mengkhawatirkan, laporan keuangan terakhir menunjukkan bahwa total aset Garuda masih lebih besar dari total utang. Dengan kata lain, secara teori, pemerintah memiliki kapasitas untuk menutup seluruh kewajiban keuangan maskapai.

Langkah ini tentu membutuhkan suntikan dana besar dari APBN. Namun, pemerintah tampak berhati-hati karena Garuda adalah simbol nasionalisme dan maskapai bendera Indonesia.

Pihak pemerintah dan Kementerian BUMN menilai, bailout langsung berpotensi menimbulkan opini negatif di publik. Masyarakat bisa menilai bahwa uang rakyat digunakan untuk menutup salah urus perusahaan BUMN.

Sebagai alternatif, pemerintah memilih jalur restrukturisasi utang. Langkah ini melibatkan negosiasi ulang pembayaran leasing pesawat dan hutang kepada kreditur.

Selain itu, beberapa pembayaran pokok dan bunga ditunda agar beban kas induk berkurang, sambil memberi kesempatan manajemen baru untuk menstabilkan operasi.

Negosiasi ini juga bisa termasuk opsi pertukaran utang dengan ekuitas atau saham, sehingga kreditur memiliki kepentingan langsung dalam kelangsungan maskapai.

Dalam praktiknya, strategi ini lebih aman secara politik. Pemerintah tetap terlihat menjaga Garuda tanpa mengucurkan dana besar secara langsung.

Masalah utang Garuda juga memperlihatkan risiko “infeksi rugi” anak usaha. Anak usaha sehat, seperti Citilink dan GMF, berpotensi terbebani karena arus kas induk negatif dan kebutuhan penutup kerugian induk.

Citilink, misalnya, meski relatif sehat, tetap bisa dialokasikan sebagian keuntungan untuk menutupi kekurangan induk. Hal ini bisa menurunkan efektivitas unit yang seharusnya mandiri.

GMF AeroAsia menghadapi risiko serupa jika klien swasta menunggak pembayaran. Piutang macet langsung menekan arus kas dan laba, meski perusahaan secara operasional sehat.

Pemerintah sebenarnya memiliki semua instrumen untuk menutup utang: aset induk, anak usaha, dan arus kas masa depan. Namun, langkah ini harus disertai pertimbangan politik dan opini publik.

Bailout langsung bisa menjadi preseden, sehingga pemerintah memilih opsi restrukturisasi bertahap agar tetap aman secara hukum dan politik.

Selain itu, pemerintah berupaya menjaga kepercayaan investor dan kreditur internasional. Suntikan langsung bisa dianggap sebagai langkah yang tidak berbasis kinerja, dan merusak reputasi pasar.

Risiko lain adalah moral hazard. Memberi dana langsung tanpa perbaikan manajemen bisa memicu pengulangan salah urus BUMN di masa depan.

Strategi restrukturisasi memungkinkan manajemen baru memperbaiki efisiensi operasional, memangkas biaya sewa pesawat, dan fokus pada rute profitable.

Pendekatan ini juga memberi ruang bagi anak usaha untuk tetap tumbuh mandiri, sambil memberikan kontribusi terbatas ke induk melalui mekanisme legal dan terukur.

Kunci penyelesaian jangka panjang adalah menyeimbangkan aspek finansial dan politik. Pemerintah harus memastikan Garuda tetap maskapai nasional tanpa mengorbankan arus kas anak usaha.

Dalam konteks ini, utang Garuda yang bisa “ditutup” bukan berarti masalah selesai. Strategi harus mencakup perbaikan manajemen, restrukturisasi, dan perlindungan arus kas anak usaha.

Kasus Garuda menjadi pelajaran penting bagi BUMN lain. Pengelolaan aset, utang, dan anak usaha harus hati-hati agar kerugian induk tidak menyeret unit sehat.

Secara keseluruhan, posisi Garuda menunjukkan bahwa pemerintah memang bisa menutup utang, namun langkah tersebut harus disertai strategi restrukturisasi dan perbaikan internal agar maskapai kembali sehat dan mandiri.

Baca selanjutnya