Hong Kong dan BARMM: Dua Sistem Berbeda

Hong Kong dan BARMM, dua wilayah yang berada di Asia, memiliki status istimewa dalam negara masing-masing. Meskipun keduanya berada di bawah kedaulatan nasional, sistem pemerintahan yang mereka jalankan sangat berbeda. Hong Kong, sebagai Daerah Administratif Khusus Tiongkok, menikmati otonomi tinggi sejak penyerahan dari Inggris pada 1997. Sementara itu, BARMM adalah wilayah otonom Muslim di Filipina yang dibentuk melalui perjanjian damai dengan pemerintah Filipina dan kelompok MILF.

Sistem pemerintahan Hong Kong bersifat semi-parlementer dengan Legislative Council sebagai badan legislatif dan Chief Executive sebagai kepala eksekutif. Sedangkan BARMM memiliki Bangsamoro Parliament sebagai legislatif dan Chief Minister yang dipilih oleh parlemen untuk memimpin pemerintahan regional. Perbedaan ini menegaskan karakter otonomi kedua wilayah yang sangat bergantung pada undang-undang masing-masing.

Di Hong Kong, hukum yang berlaku adalah common law, berbeda dengan Tiongkok daratan yang menggunakan sistem hukum sipil. Warga Hong Kong tetap menikmati hak-hak sipil dan ekonomi yang dijamin oleh Basic Law hingga 2047. Sementara itu, BARMM menerapkan hukum nasional Filipina, namun untuk warga Muslim diberlakukan hukum Syariah, termasuk hukum keluarga, perdata, dan beberapa aspek pidana seperti qishah yang lebih banyak diselesaikan melalui diyat.

Populasi juga menjadi titik perbandingan menarik. Hong Kong memiliki sekitar 7,5 juta jiwa di wilayah seluas 1.100 km², menjadikannya salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. BARMM, dengan luas sekitar 28.500 km², memiliki populasi sekitar 4,4–4,9 juta jiwa, mirip total penduduk seluruh Papua di Indonesia, tetapi kepadatannya jauh lebih rendah dibanding Hong Kong.

Dari sisi ekonomi, Hong Kong dikenal sebagai pusat keuangan internasional dengan GDP per kapita tinggi, perdagangan bebas, dan mata uang sendiri, HKD. BARMM, sebaliknya, masih berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah seperti batubara, gas alam, emas, tembaga, dan mineral lain. Anggaran tahunan BARMM sekitar 98,4 miliar peso Filipina, digunakan untuk pembangunan regional dan pengelolaan otonomi.

Hong Kong memiliki kemampuan untuk menandatangani perjanjian perdagangan internasional terbatas, namun urusan diplomatik dan pertahanan tetap berada di tangan Tiongkok. BARMM tetap tunduk pada Filipina dalam hal pertahanan, luar negeri, dan beberapa aspek fiskal nasional, meski memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif signifikan di wilayahnya.

Perbedaan lain terlihat dari sistem politik. Di Hong Kong, pemilihan Chief Executive dilakukan melalui komite pemilihan dan mekanisme yang ditentukan pemerintah pusat Tiongkok. Di BARMM, Chief Minister dipilih oleh anggota Bangsamoro Parliament dan merupakan representasi utama kepentingan lokal dalam pemerintahan otonom.

Hukum Syariah di BARMM, termasuk qishah dan diyat, hanya berlaku untuk Muslim, sedangkan hukum nasional Filipina berlaku untuk non-Muslim. Hong Kong, dengan sistem common law, juga menerapkan prinsip hukum yang berbeda dari Tiongkok daratan. Kedua wilayah ini menunjukkan bagaimana hukum dan adat lokal dapat berdampingan dengan hukum nasional.

Dari sisi sejarah, Hong Kong pernah menjadi koloni Inggris, kemudian kembali ke Tiongkok dengan status SAR. BARMM lahir dari konflik panjang di Mindanao, yang menuntut hak otonomi bagi suku Moro dan implementasi hukum Islam. Latar belakang sejarah ini mempengaruhi kebijakan dan struktur pemerintahan masing-masing wilayah.

Dalam hal pendidikan dan budaya, Hong Kong mempertahankan sistem sekolah internasional dan kurikulum modern yang berbeda dengan Tiongkok daratan. BARMM mengintegrasikan pendidikan nasional Filipina dengan pelajaran agama Islam, bahasa Arab, dan budaya lokal sebagai bagian dari otonomi khususnya.

Ekonomi Hong Kong sangat tergantung pada jasa, perbankan, dan perdagangan internasional. BARMM masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan potensi tambang yang sedang dieksplorasi. Pembangunan infrastruktur di BARMM terus berlangsung untuk meningkatkan konektivitas antar-provinsi.

Hong Kong menghadapi tantangan kepadatan penduduk dan harga properti yang tinggi, sementara BARMM menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang merata di wilayah yang luas dan beragam etnis. Kedua wilayah harus menyeimbangkan otonomi dan hubungan dengan pemerintah pusat.

Transportasi dan mobilitas di Hong Kong sangat maju, dengan MRT dan transportasi publik yang efisien. BARMM, meskipun terus dikembangkan, masih menghadapi kesulitan geografis di beberapa pulau dan wilayah terpencil, yang mempengaruhi distribusi sumber daya dan layanan publik.

Dalam hal politik partai, Hong Kong memiliki partai lokal yang beroperasi dalam kerangka SAR, sedangkan BARMM memiliki partai lokal seperti UBJP yang terkait dengan MILF, serta beberapa faksi MNLF yang ikut dalam pemerintahan. Partai lokal BARMM memiliki pengaruh langsung terhadap legislatif dan pemilihan Chief Minister.

Kedua wilayah memiliki otonomi fiskal terbatas. Hong Kong mengelola pendapatan pajak lokal dan memiliki anggaran sendiri, sedangkan BARMM menerima Annual Block Grant dari pemerintah Filipina, serta pendapatan dari pajak regional dan dana pembangunan khusus.

Status internasional Hong Kong sebagai SAR memungkinkan perjanjian perdagangan, tetapi tidak memiliki kedutaan resmi. BARMM tidak memiliki hubungan internasional sendiri; semua urusan diplomatik tetap di bawah Filipina.

Kepemimpinan di kedua wilayah juga berbeda. Hong Kong dipimpin Chief Executive yang harus bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok, sementara BARMM dipimpin Chief Minister yang dipilih oleh parlemen regional dan berfokus pada kepentingan lokal.

Sementara jaminan “Satu Negara, Dua Sistem” Hong Kong berlaku hingga 2047, BARMM memiliki status otonomi permanen berdasarkan undang-undang Filipina. Perbedaan ini menekankan bagaimana hak istimewa kedua wilayah dibatasi oleh hukum nasional masing-masing.

Hong Kong dan BARMM sama-sama menghadapi tekanan dari pusat dan tuntutan lokal. Namun, Hong Kong lebih maju dalam ekonomi dan teknologi, sedangkan BARMM masih mengembangkan potensi sumber daya alam dan kapasitas pemerintahan regionalnya.

Kedua wilayah menunjukkan bahwa otonomi khusus bisa berbeda bentuknya, tergantung sejarah, kultur, dan kebutuhan politik. Hong Kong menekankan otonomi ekonomi dan hukum, sedangkan BARMM menekankan otonomi politik, hukum Islam, dan pembangunan regional.

Dengan perbedaan tersebut, Hong Kong dan BARMM menjadi contoh menarik bagaimana negara bisa mengakomodasi wilayah khusus dengan sistem yang berbeda, namun tetap berada di bawah kedaulatan nasional. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa “dua sistem” bisa dijalankan dengan cara yang sesuai konteks lokal masing-masing.

Baca selanjutnya